Prov. Lampung~FN–News~Mangkraknya pembangunan komplek perkantoran Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Lampung di Kotabaru, Lampung Selatan sejak 2014 atau 10 tahun lalu kini menjadi pertanyaan atas keseriusan Pj. Gubernur Lampung Samsudin yang sejak awal menjabat telah sesumbar akan melanjutkan pembangunan komplek Kotabaru tersebut.
Diketahui, dua Gubernur Lampung setelah Sjachroedin ZP tidak ada yang melanjutkan pembangunan komplek Kotabaru tersebut, baik Ridho Ficardo maupun Arinal Djunaidi.
Harapan keberlanjutan pembangunan komplek Kota Baru datang setelah Menteri Dalam Negeri RI M. Tito Karnavian melantik Samsudin menjadi Pj. Gubernur Lampung.
Namun agaknya realisasi dari rencana tersebut masih jauh dari harapan. Sebab, sampai saat ini belum ada anggaran yang signifikan diperuntukan untuk pembangunan kembali Kotabaru.
Kelanjutan pembangunan Kotabaru yang dilakukan Pemprov Lampung nampak baru sekedar kegiatan seremonial yang dilakukan di Komplek Kantor Pemprov Lampung Kotabaru, Lampung Selatan.
Kegiatan seremonial tersebut mulai dari upacara bendera hari kemerdekaan RI 17 Agustus 2024, apel Satpol-PP, dan juga sholat Jumat.
Kemudian, Pemprov Lampung juga sejatinya beberapa kali menggelar rapat membahas Kotabaru dan juga seminar tentang Kotabaru.
Dalam rapat-rapat tersebut, Pemprov Lampung meminta agar pihak terkait yang menerima hibah tanah seperti perguruan tinggi untuk segera melakukan aktivitas maupun pembangunan.
Pada beberapa kesempatan Pj. Gubernur Lampung Samsudin menekankan jika pembangunan komplek Kotabaru dilakukan secara kolaborasi.
Salah satunya pembangunan awal di komplek Kotabaru yang diinisiasi oleh Samsudin adalah pembangunan masjid agung di Kotabaru.
Pada acara Sholat Jumat di Kotabaru 6 September 2024 lalu, Samsudin memberi nama mesjid tersebut Al-Hijrah dan menginisiasi, pembangunan bukan dari APBD namun secara gotong royong.
Pihaknya juga mengusulkan kelanjutan pembangunan komplek Kotabaru untuk dapat dibiayai melalui proyek strategis nasional (PSN).
Beberapa waktu lalu, media telah mencoba bertanya kepada Samsudin mengenai berapa alokasi anggaran yang disiapkan untuk Kotabaru baik di APBD perubahan 2024 dan APBD 2025 mendatang.
Namun, dirinya hanya tersenyum tanpa menjelaskan ada atau tidaknya anggaran yang diperuntukkan untuk komplek Kotabaru.
Tidak adanya anggaran untuk pembangunan komplek Kotabaru diperkuat oleh Sekda Provinsi Lampung saat itu, yaitu Fahrizal Darminto pada Oktober 2024.
Disinggung terkait alokasi APBD Perubahan Pemprov Lampung ke komplek Kotabaru, Fahrizal Darminto mengatakan hanya ada penanganan jalan komplek.
“Hanya ada untuk penanganan ruas jalan kalau gedung belum ada di 2024,” ucapnya.
Kemudian pada tahun 2025 mendatang, Fahrizal menyebut ada anggaran di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung untuk membangun tanam kehati (keanekaragaman hayati) di Kotabaru.
“Nanti untuk di 2025 kita lihat (alokasi anggaran ke Kotabaru, red). Yang jelas di lingkungan hidup ada anggaran untuk membangun taman Kehati, terus ada beberapa jalan akan kita kembangkan,” ungkapnya.
Selain itu, dalam pembangunan kembali komplek Kotabaru, pihaknya tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi dengan kolaborasi.
Salah satunya disampaikan Fahrizal, pihaknya sudah berkoordinasi dengan DPD Real Estate Indonesia (REI) untuk mengembangkan kawasan Kotabaru dengan membangun perumahan hingga toko.
“Jadi tidak semua dari APBD. Kalau nanti jika terjadi kesepakatan dengan REI dan skemanya bisa berjalan nanti kita kombinasi. REI membangun komplek perumahannya dan jalan lingkungan nanti jalan besarnya baru provinsi,” katanya.
Bagitu juga untuk ketersediaan air di Kotabaru, pihaknya bekerjasama dengan PDAM sementara untuk penerangan akan bekerjasama dengan PLN. “Jadi nanti kombinasi dengan berbagai instansi,” ucapnya.
Sementara, terkait kelanjutan pembangunan Kotabaru, Akademisi Universitas Lampung (Unila) Dedy Hermawan menilai apa yang disampaikan Pj. Gubernur Lampung Samsudin terkait kelanjutan pembangunan Kotabaru sebagai sebuah kebijakan pada tataran rencana yang mestinya disambut oleh masyarakat.
Sehingga, kata Dedy Hermawan, rencana tersebut butuh dukungan publik, apakah dibiarkan atau dilanjutkan.
“Oleh karena itu, ide Pj. Gubernur itu harus terus diviralkan untuk menjadi input bagi gubernur baru dan agar kuat harus di advokasi untuk masuk ke dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) periode lima tahun kedepan,” ujar Dedy Hermawan seperti dikutip radarlampung.co.id, Minggu (1/12/2024).
Disampaikan Dedy Hermawan, pembangunan Kotabaru sendiri sudah dikuatkan dalam peraturan daerah (perda).
“Ya, pembangunan kota baru ada sudah dikuatkan dengan perda. ini harus di lanjutkan oleh siapapun gubernurnya,” ucapnya.
Tentunya, menurut Dedy Hermawan agar rencana melanjutkan pembangunan Kotabaru terlihat konkret harus ada anggarannya di APBD 2025 dan tahun selanjutnya.
“Agar ini (melanjutkan pembangunan Kotabaru, red) jadi konkrit harus ada di APBD 2025 dan tahun selanjutnya,” terangnya.
Untuk itu dengan belum masuknya anggaran Kotabaru di APBD 2025, menjadi ujian bagi gubernur baru terkait komitmen untuk memulai kembali penyelesaian pembangunan Kotabaru.
“Pembangunan kota baru harus dilanjutkan secara bertahap dan agar perpindahan OPD segera dimulai,” ungkapnya.
Lanjut Dedy Hermawan, pembangunan Kotabaru perlu ada progres kedepan, karena telah memiliki kajian startegi kedepannya untuk kemajuan Provinsi Lampung.
Pada kesempatan tersebut, Dedy Hermawan juga mengingatkan kepada Pj. Gubernur Lampung dan jajarannya untuk lebih serius dalam pembangunan Kotabaru dan kebijakan pembangunan lainnya.
“Ya, jangan banyak gimmick, gubernur dan jajarannya harus lebih serius dalam hal pembangunan Kotabaru dan kebijakan pembangunan lainnya,” ungkapnya.
Sebelumnya juga diberikan, Kepala Bappeda Lampung Elvira Umihanni usai mengikuti rapat pembangunan Kotabaru, pada Kamis 24 Oktober 2024 lalu di Sakai Sambayan mengatakan, tahun 2024 ini pihaknya terus melakukan kajian-kajian sehingga pada tahun 2025 pembangunan fisik sudah bisa dimulai.
“Pembangunan fisik nanti 2025 itu, kita kan mau membuat kota di Kotabaru, jadi tidak bisa buru-buru,” ujar Elvira Umihanni.
Untuk itu, ia menekankan bahwa persiapan yang dilakukan harus matang karena banyak dinas yang harus mempersiapkan untuk membangun Kotabaru.
Disampaikan Elvira Umihanni, persiapan yang saat ini terkait dengan infrastruktur serta ketersediaan listrik dan juga air bersih.
Pemprov Lampung akan membangun komplek Kotabaru menjadi daerah yang green and smart city.
“Kita ingin membangun kota ini menjadi green and smart city, sehingga harus kita persiapkan dari awal, tidak asal bangun,” ucapnya.
Lanjut Elvira Umihanni, sesuai amanat perda, pihaknya akan membuat project management unit.
“Kita mengkoordinasikan semua perangkat daerah yang terlibat dalam mempersiapkan dokumen perencanaan,” tuturnya.
Pada kesempatan tersebut, Elvira Umihanni menjelaskan jika Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya (PKPCK) Lampung akan mereview bangunan yang sudah ada untuk menjadi titik awal dimulainya kelanjutan pembangunan Kotabaru.
“Jadi 2024 ini, sifatnya mereview dan menyusun kajian-kajian,” jelasnya.
Menurut Elvira Umihanni, dimungkinkan gedung kantor gubernur Kotabaru yang akan didahulukan untuk dilanjutkan pembangunannya dengan menggunakan APBD.
Sedangkan untuk masjid menggunakan dana infak dari berbagai pihak.
“Pak gubernur tidak mungkin disana sendiri. Jadi harus ada perangkat daerah utama yang dekat untuk memulai transisi kalau gedung nya sudah jadi,” tuturnya.
Sementara itu, belum lama ini Presiden Prabowo Subianto meminta para menterinya tidak membuat proyek mercusuar pada pemerintahannya.
Prabowo menugaskan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional untuk memastikan semua program dan kegiatan di semua kementerian dan lembaga punya kontribusi yang signifikan bagi rakyat.
“Pelajari lagi semua proyek, jangan ada proyek yang mercusuar. Semua ditujukan kepada yang saya sampaikan di depan Majelis Permusyaratan Rakyat, pada hari pelantikan saya,” kata Prabowo beberapa waktu lalu, saat Sidang Kabinet perdana di Istana Negara, di Jakarta.
Prabowo menekankan Indonesia perlu swaswembada pangan sebagai prioritas utama di tengah kondisi global yang tak menentu.
“Kita harus jamin kemampuan kita memberi makan rakyat kita sendiri,” kata dia.
Di sisi lain, Prabowo juga menekankan Indonesia perlu melakukan swasembada energi. Ia bersyukur Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar sehingga tak boleh ragu untuk memanfaatkannya.
“Hilirisasi kunci dari pada kemakmuran karena itu saya minta menteri-menteri terkait menteri investasi hilirisasi, Menteri Bappenas, Menteri ESDM dengan beberapa menteri lain dibantu Menko Perekonomian dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional saya minta segera inventarisir proyek-proyek dalam program hilirisasi kita,” ujarnya.
Bahkan Ketua umum Partai Gerindra itu mengajak para menterinya untuk berani dan tidak ragu-ragu memberi pelayanan terbaik kepada rakyat.
“Kalau anda tidak puas dengan pejabat pejabat di bawah anda, laporkan, kita segera ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi. Tidak ada orang di sini yang kebal,” ujarnya.
Prabowo Subianto juga sempat menyinggung pengorbanan wong cilik dalam pidato perdananya usai resmi dilantik sebagai Presiden di Sidang Paripurna MPR.
Prabowo meminta agar semua pihak ingat terhadap pengorbanan wong cilik terhadap kemerdekaan Indonesia. Menurut Prabowo, kemerdekaan Indonesia diraih dengan pengorbanan masyarakat.
“Kita harus paham dan ingat selalu, pengorbanan dari rakyat kita paling miskin, wong cilik yang memberi makan pada pejuang,” kata Prabowo dalam pidatonya.
Prabowo mengatakan bahwa para petani dan nelayan adalah mereka yang memberi makan para pejuang kemerdekaan saat negara tak memiliki anggaran, APBN, untuk menghidupi para pejuang dan pahlawan.
“Janganlah kita lupa waktu perang tidak punya anggaran, APBN, pasukan kita tidak digaji, siapa yang beri makan kita? yang beri makan petani-petani di desa, para nelayan,” katanya. (Gilang)
