Provinsi Lampung- FN–Newsl- Seiring penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Lampung tahun 2023 oleh Sekdaprov, Fahrizal Darminto, Selasa (19/3/2024) lalu dalam Rapat Paripurna DPRD Lampung, anggota pansus DPRD menyatakan keseriusannya untuk buka-bukaan.
Sebagaimana diketahui, LKPj Gubernur Lampung tahun 2023 ini merupakan LKPJ Ambang Masa Jabatan (AMJ) Gubernur Arinal Djunaidi.
Anggota Pansus LKPj DPRD Lampung, Noverisman Subing, mengatakan, pihaknya akan dengan cermat melakukan peninjauan terhadap LKPj, apakah sudah sesuai dengan visi dan misi serta janji-janji kampanye.
“Semuanya akan kami bedah untuk melihat, apakah itu janji kampanye atau bualan politik saja,” kata Noverisman Subing, politikus senior PKB Lampung.
Anggota Fraksi PKB ini melanjutkan, selain LKPj, Pansus DPRD Lampung juga akan membedah semua kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bank Lampung, BUMD, dan lainnya.
“Khusus Bank Lampung, adanya tunda bayar bagi pihak ketiga atau kontraktor akan jadi sorotan kami. Seharusnya dibayar akhir tahun 2023, tertunda hingga awal 2024. Hal semacam ini harus dibuka secara transparan kepada publik,” lanjut Noverisman Subing.
Sementara anggota Pansus LKPj DPRD Lampung lainnya, Midi Iswanto, menyatakan, LKPj ini akan dilihat pasca penandatanganan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.
Tetapi, kata Midi yang juga Sekretaris DPD Partai Demokrat Lampung, karena LKPj ini AMJ maka akan disandingkan juga dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).
“Apakah sudah sesuai dengan RPJMD dan RPJP? Akan kita buka semuanya dan lihat, mana yang sudah sesuai, mana yang belum. Kalau bagus, ya kita katakan bagus, kalau belum, ya kami katakan belum,” ujar Midi Iswanto.
Setelah itu, lanjut Midi, pansus DPRD Lampung akan memberikan catatan rekomendasi dari awal sampai akhir dan untuk yang akan datang. (glg)
